Proses Membuat Kebijakan (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.3)

Menurut Hoogerwerf (1988, 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau organisasi serta perilaku negara atau  institusi pada umumnya (Charles O. Jones,1991, 166)

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3).

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, perlu dilakukan implementasi kebijakan yang bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Charles O. Jones (1991) merumuskan kata implementasi diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it”. Dengan rumusan ini, bukan berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan  dengan  mudah.Dalam pelaksanaannya,  menurut  Jones,  menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2008) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining, (1998:1): “The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision”.
Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Untuk itulah dibutuhkan Analisis sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mereview terhadap kebijakan tersebut. Mengetahui seberapa baik kebijakan yang dipilih dapat membantu tercapainya tujuan dan untuk mengetahui apakah terdapat dampak-dampak lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.
Dan juga untuk mengetahui masalah apa yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, seberapa jauh tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah (mencapai sasaran), serta apakah kebijakan tersebut mengakibatkan dampak lain yang tidak diinginkan, tidak diperhitungkan sebelumnya, atau yang merupakan ancaman risiko bagi pemerintah.

Proses Desain Kebijakan

Problem Analisys
1. Tahap pengkajian persoalan.
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Penyusunan model.
Solution Analisys
4. Perumusan alternatif kebijakan.
5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan.
6. Penilaian alternatif kebijakan.
7. Perumusan rekomendasi kebijakan.

(Telaah e-Learning Untuk Diklat PNS selesai) 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VZMHaf6GWhM&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta:

Kebijakan Diklat PNS (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.1)

sumber gambar http://kompasiana.com

Pendidikan dan Pelatihan atau lebih dikenal dengan istilah Diklat untuk Pegawai Negri Sipil (PNS) diatur dalam UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, kebijakan mengenai Diklat PNS juga diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 87 Th. 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS, PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS dan Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001.

Diklat menurut jenisnya terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS dan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Tujuan Diklat

Diklat untuk PNS memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan diklat diharapkan tercipta aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Diklat juga bertujuan untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.Pada akhirnya, peningkatan kualiatas aparatur melalui Diklat PNS bertujuan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Fenomena Diklat yang Terjadi

Sistem Diklat yang banyak dilakukan saat ini memiliki beberapa kelemahan. Diklat yang ada baru berfokus pada Diklat Penjenjangan (Kepemimpinan). Diklat Teknis dan Fungsional belum ditangani dengan baik. Selain itu, Training Needs belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pola Diklat yang sistemik dan berbasis kompetensi. Tuntutan saat ini adalah Diklat harus dapat mengisi kompetensi dalam jabatan. Sehingga Diklat yang dikembangkan haruslah berbasis kompetensi.

E-Learning sebagai pendukung proses pembelajaran dapat diterapkan dalam Diklat PNS. E-Learning memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Diklat PNS.

Dimuat juga di http://idelearning.com/2011/08/16/kebijakan-diklat-pns-telaah-diklat-pns-bag-1  

(bersambung ke bagian 2 “E-Learning untuk Diklat PNS”)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zgri3qKNzec&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta: