Konser #LadyGaga, “Benefit dan Profit Setan” Serta Hilangnya “Subsidi Media”

 

 

Saat ini masyarakat, fihak berwenang sedang sibuk dengan “Distorsi Infomasi” tentang Konser #LadyGaga.  Dikutip dari @DetikNews (Kamis, 17/05/2012 14:04 WIB), Konser Lady Gaga di Jakarta terancam batal. Polri masih mengkaji untuk melakukan keputusan yang terbaik terkait pemberian izin untuk konser meski Polda Metro Jaya tidak merekomendasikan digelarnya konser Lady Gaga.

 

Bahkan pemerintah  Malaysia selaku negara serumpun dengan Indonesia punya sikap senada. “Sama dengan kebijakan pemerintah Indonesia ha ha,” ujar Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Malaysia, Dato Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Azis, usai bertamu ke kediaman Ketua MPR, Taufik Kiemas, di Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (17/5/2012). Tahun lalu, radio-radio di Malaysia pernah memboikot salah satu single Lady Gaga yang berjudul ‘Born This Way’. Mereka khawatir lagu yang disebut-sebut sebagai lagunya kaum gay itu bisa menyakiti perasaan warga Malaysia.  

 

 

Banyak fihak yang menganggap Konser Konser #LadyGaga ini akan berkontribusi pada “Benefit dan Profit Setan” dengan berbagai alasan. Bisa jadi ini juga merupakan pergulatan sengit kapitalis “Fun, Food and Fashion” dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea bahkan Cina untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Mereka mencoba menjadikan Indonesia seperti Spanyol yang netral pada Perang Dunia Kedua, namun penuh intrik spionase untuk memperebutkan pengaruh “Human Capital” (Modal Insani) Indonesia di masa datang.

 

Dilain fihak, ada masukan dari beberapa elemen yang menjadi acuan polisi untuk tidak merekomendasikan pemberian izin digelarnya konser musik penyanyi dunia Lady Gaga. Elemen tersebut diantaranya organisasi masyarakat, fraksi di DPR dan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Ada 8 elemen yang memberi masukan untuk tidak diberi rekomendasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

 

Pada sisi lain mungkin ini mirip dengan fenomena “Distorsi Infomasi” pada saat BBM akan dinaikkan beberapa waktu yang lalu. Terlihat hilangnya “Subsidi Media” pada beberapa kesempatan dimana “subsidi” yang harusnya diterima oleh rakyat banyak yang masih sangat membutuhkan pangan dan papan. “Subsidi  informasi”, layaknya Subsisid BBM, seharusnya merupakan representasi kepentingan bagi ratusan juta Bangsa Indonesia yang lebih berhak menikmati subsidi ini untuk memperoleh data, informasi, pengetahuan dan “Wisdom” (kebijakan/kearifan) dari Media.

 

<iframe width=”600″ height=”450″ src=”http://www.youtube.com/embed/G49q6uPcwY8″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

e-Learning for Goverment: Bersatunya Strategi, Eksekusi dan Evaluasi

Kemarin dan hari ini saya menjadi Tutor Pelatihan “e-Learning for Goverment” di COMLABS-ITB untuk topik “Kebijakan & Regulasi e-Learning di Pemerintahan” dan “Manajemen Strategik dan Evaluasi eLearning di Pemerintahan”. Pelatihan kali ini diikuti oleh beberapa peserta dari unsur Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan e-Learning pada DIKLAT di daerah mereka.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah ke-2 2010-2014 (RPJM-2) salah satu tujuannya adalah: “Meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.” Hal itu dicapai dengan “‎KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN” seperti Kualifikasi, Kompetensi dan Profesionalisme melalui Pendidikan formal, informal dan nonformal. 

Kebijakan dan Regulasi e-Learning di Pemerintahan hrs sesuai dengan “PP 101/2000 ttg Diklat Jabatan PNS” dan “Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001” agar memperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai tujuan di atas. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1),  UU 43/1999: “Pegawai Negeri (Sipil) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”

Walaupun demikian, banyak kalangan memulai e-Learning tanpa pertimbangan yang matang agar kelihatan bergengsi tanpa Kebijakan & Strategi Manajemen DIKLAT yg jelas. E-Learning akan dimanfaatkan atau tidak, sangat tergantung pada Kebijakan Birokrasi serta bagaimana pengguna memandang atau menilai e-Learning tersebut.

Perlu diperhatikan sebelum memanfaatkan e-Learning untuk pendidikan dan latihan, yaitu melakukan analisis kebijakan agar menjawab apakah memang memerlukannya. Dalam analisis ini tentunya sudah termasuk apakah secara teknis dan non-teknis e-learning bisa dilaksanakan. Juga apakah secara ekonomis penggunaan e-learning ini menguntungkan (economically profitable) dan secara sosial diterima oleh birokrat/masyarakat (socially acceptable). 

Satu hal yang perlu ditekankan dan dipahami adalah bahwa e-Learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan DIKLAT konvensional. Tetapi, e-Learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi dengan pembelajaran konvensional di kelas. 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uVvhOT8zd1U?rel=0&w=640&h=450]

Kerjasama Telematika Dalam Rangka Mengantisipasi ACFTA

Berdasarkan kenyataan yang ada saat ini, dunia Teknologi Telematika sudah menjadi ilmu atau sebuah terapan yang wajib dimengerti oleh masyarakat pada umumnya terutama setelah diterapkannya “ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)”. Persaingan yang ketat di pentas ekonomi dunia memunculkan  kesadaran perlunya pemahaman serta penguasaan Teknologi Telematika untuk memenangkan persaingan. 

Kerja sama dunia akademik, profesional/bisnis dan pemerintah (ABG/ Academic, Business & Goverment) yang berkesinambungan dan saling menguntungkan sangatlah diperlukan untuk  meningkatkan dan mengefektifkan sumber daya manusia Indonesia. Kerjasama yang melibatkan universitas, dunia usaha dan pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat di bidang telekomunikasi dan informatika terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai salah satu pernyataan dari Direktur Utama PT Telkomsel Sarwoto Atmo Sutarwo bahwa “Sekitar 1% pertumbuhan telekomunikasi bisa membantu 1% pertumbuhan GNP.” 

Tentunya program ini memiliki banyak manfaat. Bagi kalangan birokrat, kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat menjadi terciptanya salah satu Pusat Unggulan Riset dan Inovasi Teknologi Telematika (Center for Research and Innovation of Competitive Telematics Technology). Di lain fihak kerjasama ini dapat menghasilkan riset bagi pengusaha yang bermanfat diantaranya untuk mengetahui mapping situasi pasar, kendala operasional, segmentasi sosial dan ekonomi serta perilaku konsumen. 

Sedangkan bagi kalangan akademis, manfaatnya adalah dapat memperoleh ”Transfer of Knowledge, Transfer of Technology, dan Transfer of Resources” dari salah operator telekomunikasi di Indonesia. Pada akhirnya hal ini akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan akademis dalam menyongsong persaingan kompetensi sumber daya manusia dibidang Teknologi Telematika.

Adapun Maksud dan Tujuan dari kerja sama ini adalah:

a.    Sebagai sarana “Corporate Social Responsibility (CSR)”:

Dengan dilandasi kebersamaan dan ikatan yang kuat dalam implementasi “Corporate Social Responsibility (CSR)” kepada dunia pendidikan, maka kehidupan akademis dalam suatu univeitas akan terbentuk dengan sangat baik didukung kompetensi dan pengalaman usaha dan kewirausahaan yang mapan. Pembinaan univeristas yang dilakukan tidaklah hanya terbatas pada bantuan dana maupun sejenisnya, namun juga pelatihan, pembinaan manajerial & kewirausahaan, akses kepada dunia kerja dan usaha  yang juga sangat perlu dan penting. Pembinaan secara langsung ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel dalam membentuk SDM yang unggul dalam memenangkan persaingan ekonomi di Indonesia.

  

b.    Sebagai sarana “Link & Match” timbal balik / dua arah:

Sebagai sarana “Link & Match”  timbal balik antara kalangan akademis, bisnis dan pemerintah merupakan bagian dari kebutuhan ekosistem dunia usaha dan akademis dibidang Teknologi Telematika. Dunia akademis merupakan salah satu faktor penentu maju mundurnya dunia usaha yang harus mampu membantu memberikan kontribusi ilmiah dan terapan yang kuat, sehingga dunia usaha dapat maju dan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama dan komunikasi dua arah sebagai pemecah kebuntuan dalam dunia usaha dan akademis menjadi langkah yang strategis bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasi serta pemangku kepentingan akademis dalam memenuhi tingkat kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha. Tatanan kerjasama dan komunikasi yang dinamis ini menjadi salah satu parameter bagi kesuksesan suatu negara dalam menempatkan dunia akademis sebagai basis dari “Human Capital Management “ bagi dunia usaha.

Bertitik tolak dari keinginan diatas semoga kedepan kompetensi sumber daya manusia dibidang Teknologi Telematika yang dimiliki negara ini akan lebih baik.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SUMnj2dwTdU&w=640&h=450]