RSBI dan SBI: Antara “Split Personality” dan “Kacang Yang Lupa Pada Kulitnya”

 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan  akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. 

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun sebagai bangsa. Pendidikan telah terbukti mampu mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah Swt., serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab.

Menurut Wikipedia, Sekolah berasal dari bahasa Yunani σχολή (schole), yang aslinya berarti “kesenangan”, atau juga “Tempat yang menyenangkan”. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk memungkinkan dan mendorong siswa (atau “murid”) untuk belajar di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian tingktan sekolah. Nama-nama untuk sekolah berbeda di setiap negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak dan sekolah menengah bagi remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Berhubungan dengan hal di atas, sepertinya RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) sedang mengalami “Split Personality” (Kepribadian Ganda) setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan payung hukum RSBI dan SBI baru-baru ini.  Dikutip dari ANTARA News – Selasa pekan ini, Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan perihal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dengan membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur RSBI dan SBI. 

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Para hakim konstitusi membongkar sejumlah cacat filosofis dalam RSBI dan SBI. “Ini merupakan bentuk baru liberalisasi dan dualisme pendidikan, serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi,” kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Atau dalam dalam istilah lain RSBI dan SBI dianggap seperti Kacang Yang Lupa Pada Kulitnya”.

Sementara hakim konstitusi Anwar Usman menyoroti pembedaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pendidikan SBI/RSBI dari sekolah lain akan mencipta perlakuan berbeda kepada sekolah dan siswa. “Ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah,” kata Anwar.

Dilain fihak, polemik baru segera muncul. Guru dan orangtua pun berbeda pandangan soal inkonstitusionalisasi RSBI ini. “RSBI adalah terobosan dalam tingkatkan pendidikan dan perlu,” kata Wakil Kepala Sekolah SMAN 12 Jakarta, Mulyanto. Dia menilai sekolah bagus tak hanya ditentukan oleh seleksi siswa, tapi juga kemampuan sama bagusnya antara guru dan siswa.

 

Untuk menghadirkan kondisi ideal ini tentu memerlukan kelengkapan-kelengkapan khusus yang berkonsekuensi biaya besar.  Pada di tingkat ini seharusnya negara yang lebih berperan, bukan dikembalikan pada masyarakat. Mulyanto menyayangkan kesalahan dan kekeliruan praktikal RSBI membuat sistem yang dianggapnya baik ini, harus terkorbankan. “Jangan bakar lumbungnya, tapi perbaikilah,” kata dia.

 

Sebagai kata penutup, betapa pentingnya sekolah tidak hanya berfikir tentang SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang hanya mementingkan intelejensia. Namun juga harus menjadi SBA (Sekolah Bertaraf Akhirat) yang mempunyai kesetimbangan IQ, EQ dan SQ agar anak bisa tumbuh berkembang dengan wajar dan natural.

 

Analisis Lingkungan Politik dan Hukum Grameen Telecom

   
Dalam menjalankan kegiatannya, Grameen Telecom  menghadapi lingkungan eksternal berupa Lingkungan Umum (Makro),  Lingkungan Industri (Mikro) dan Lingkungan Operasional dan Lingkungan Operasional (Internal) yang masing-masing dianalisis yang menjadi dasar bagi perumusan strategi.
 
Lingkungan makro adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal yang faktor-faktornya memiliki ruang lingkup yang luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya diluar dan terlepas dari operasi perusahaan. Arah dan stabilitas dari faktor politik dan hukum merupakan pertimbangan utama bagi manajer dalam memformulasikan strategi. Kondisi Politik dan Hukum di Bangladesh ikut menyertai Grameen Phone dan Grameen Telecom dengan segala pasang surutnya.Seperti diketahui, pada tahun 1996 Kementrian Pos dan Telekomunikasi Bangladesh (MOPT) telah memberikan lisensi untuk operator GSM kepada TM International (Bangladesh), Grameen Phone Ltd. (Operator dari Grameen Telecom) dan Sheba Telecom Ltd. untuk jangka waktu 15 tahun. 
 
Grameen Phone Ltd. (GP Ltd.) kemudian memperkenalkan skema untuk menyediakan telepon bergerak kepada wanita pedesaan yang tarifnya disubsidi dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkolaborasi  dengan Grameen Bank (yang didirikan oleh Prof. Muhammad Yunus) dan telah menjadi kisah kebehasilan baik dibidang telekomunikasi dan pengurang kemisikinan di daerah pedesaan Bangladesh. 
 
Untuk memperkuat kebijakan diatas dan memfasilitasi ketersediaan pelayanan telekomunikasi yang terjangkau, pemerintah Bangladesh menyetujui implementasi dari  Kebijakan Telekomunikasi 2001 (Telecommunication Act of 2001). Dibawah kebijakan ini, sebuah komisi independent yang dinamakan Bangaladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) didirikan dan mulai berfungsi pada tanggal  31 Januari 2002. Sebagai Badan Regulator, BTRC menerbitkan lisensi kepada operator dan pengguna telekomunikasi serta diberikan mandat . untuk memfasilitasi pelayanan telekomunikasi dengan kualitas yang bisas diterima pelanggan di semua daerah di Bangladesh. Mandat ini dapat diterjemahkan dengan aktifitas sebagai berikut:
Meningkatkan teledensitas sekurang-kurangnya 10 telephon per 100 penduduk di tahun 2010;
Menyediakan komunikasi telepon disetiap desa pada tahun 2006;
Mempromosikan aplikasi telematika (ICT) untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi;
Mengkreasikan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan ICT;
Memfasilitasi kerjasama Publik dan Swasta dalam perkembangan ICT; dan
Memfasilitasi aplikasi ICT dalam pengentasan kemiskinan
<iframe width=”600″ height=”450″ src=”http://www.youtube.com/embed/T7c5CDGpFAA” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>