e-Learning for Goverment: Bersatunya Strategi, Eksekusi dan Evaluasi

Kemarin dan hari ini saya menjadi Tutor Pelatihan “e-Learning for Goverment” di COMLABS-ITB untuk topik “Kebijakan & Regulasi e-Learning di Pemerintahan” dan “Manajemen Strategik dan Evaluasi eLearning di Pemerintahan”. Pelatihan kali ini diikuti oleh beberapa peserta dari unsur Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan e-Learning pada DIKLAT di daerah mereka.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah ke-2 2010-2014 (RPJM-2) salah satu tujuannya adalah: “Meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.” Hal itu dicapai dengan “‎KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN” seperti Kualifikasi, Kompetensi dan Profesionalisme melalui Pendidikan formal, informal dan nonformal. 

Kebijakan dan Regulasi e-Learning di Pemerintahan hrs sesuai dengan “PP 101/2000 ttg Diklat Jabatan PNS” dan “Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001” agar memperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai tujuan di atas. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1),  UU 43/1999: “Pegawai Negeri (Sipil) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”

Walaupun demikian, banyak kalangan memulai e-Learning tanpa pertimbangan yang matang agar kelihatan bergengsi tanpa Kebijakan & Strategi Manajemen DIKLAT yg jelas. E-Learning akan dimanfaatkan atau tidak, sangat tergantung pada Kebijakan Birokrasi serta bagaimana pengguna memandang atau menilai e-Learning tersebut.

Perlu diperhatikan sebelum memanfaatkan e-Learning untuk pendidikan dan latihan, yaitu melakukan analisis kebijakan agar menjawab apakah memang memerlukannya. Dalam analisis ini tentunya sudah termasuk apakah secara teknis dan non-teknis e-learning bisa dilaksanakan. Juga apakah secara ekonomis penggunaan e-learning ini menguntungkan (economically profitable) dan secara sosial diterima oleh birokrat/masyarakat (socially acceptable). 

Satu hal yang perlu ditekankan dan dipahami adalah bahwa e-Learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan DIKLAT konvensional. Tetapi, e-Learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi dengan pembelajaran konvensional di kelas. 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uVvhOT8zd1U?rel=0&w=640&h=450]

Ketika Tangis Pendidik Menjadi Bermakna

Hari ini kami dari Komunitas “Pojok Pendidikan”   mendapatkan amanah untuk memberikan pelatihan bagi guru2 SD Kecamatan Cileunyi. Tema kegiatannya adalah “Pendidikan Kreatif Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”.  Adapun agendanya adalah:

08.00-09.00 pembukaan

09.00-10.30 Filosofi Pendidikan Kreatif (Djadja Sardjana)

10.30-11.30 Pemanfaatan TIK dalam pembalajaran dan framework Pojok Pendidikan (Asep Tsauri)

11.30-12.00 Persiapan Teknis (Tim)

12.00-13.00 Istirahat

13.00-14.00 Dasar2 Windows, Manajemen File, dll (Tim)

14.00-14.30 Demo Jamboreee Boardgame Pojok Pendidikan tentang pramuka  (Asep Tsauri)

Alhamdulllah ya, walapun harus sabar dan tawakal, membimbing bapak & ibu guru SD KKG di Cileunyi itu sesuatu banget karena mereka dengan segala keterbatasan bersemangat mengikuti acara ini sampai selesai. Yang berkesan adalah Sesi “Filosofi Pendidikan” jadi klimaks ketika salah seorang Guru (Ibu Ai) menangis ingat almarhumah gurunya tatkala diminta menulis “Pernyataan Filosofis Pendidikan Pribadi“.

Beliau terkesan atas jasa dan hikmah yang telah diberikan oleh almarhumah gurunya (Ibu Enung) yang memberi semangat agar ia bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang guru SD. Dengan sesenggukan Ibu Ai menceritakan betapa Ibu Enung telah menjadi idola serta menanamkan arti dan makna seorang guru pada anak didiknya.

Bagi saya pribadi, tangis ibu guru di atas pd gurunya pada kesempatan pelatihan bagi guru2 SD di KKG Cileunyi ini meneguhkan niat terus menjadi pendidik. “Deep in my heart”…. Itulah hakikat, jalan & makna kehidupan yang ingin saya raih ke depan……

Saya juga menghidmati gerakan @pojokpendidikan bahwa “Benih-benih amal yg ditanam telah mulai tumbuh menjadi bunga-bunga harapan bagi #GuruKreatif yg didambakan” ……. Amin Ya Robbal Alamin …..

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QcnzHlcfvPU?rel=0&w=640&h=480]

Artikel Terkait:

e-Learning: Bagai Gajah Yang Diraba Orang Buta

Menurut  Vega Bhutani dari Associate Online Marketing, ada sebuah perumpamaan kuno yang terkenal tentang enam orang buta yang tidak tahu seperti apa gajah itu. Mereka mencoba untuk memahami dengan menyentuhnya karena mereka tidak bisa melihatnya. Namun, setiap dari mereka hanya bisa memahami  sebagian kecil dari realitas gajah tersebut. Orang buta yang menyentuh belalai gajah merasa bahwa itu seperti pipa, yang lain merasa dan  berpikir bahwa gajah itu adalah seperti dinding dan sebagainya. Hal yang sama berlaku untuk e-Learning.

The eLearning Elephant!
e-Learning digunakan sangat luas saat ini dalam organisasi akademis, bisnis dan pemerintahan untuk pelatihan dan pembelajaran.  Tapi orang memiliki pemahaman berbeda tentang e-Learning. Bagi sebagian orang, hal itu adalah teknologi pembelajaran atau pelatihan, atau semua hal tentang animasi dan interaksi,  atau juga  ada yang menganggap sebuah situs web. Jadi, menurut Anda, apa definisi sesungguhnya dari e-learning?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=JMCq4PDnjUU&w=640&h=390]

Related articles, courtesy of Zemanta:

Proses Membuat Kebijakan (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.3)

Menurut Hoogerwerf (1988, 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau organisasi serta perilaku negara atau  institusi pada umumnya (Charles O. Jones,1991, 166)

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3).

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, perlu dilakukan implementasi kebijakan yang bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Charles O. Jones (1991) merumuskan kata implementasi diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it”. Dengan rumusan ini, bukan berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan  dengan  mudah.Dalam pelaksanaannya,  menurut  Jones,  menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2008) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining, (1998:1): “The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision”.
Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Untuk itulah dibutuhkan Analisis sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mereview terhadap kebijakan tersebut. Mengetahui seberapa baik kebijakan yang dipilih dapat membantu tercapainya tujuan dan untuk mengetahui apakah terdapat dampak-dampak lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.
Dan juga untuk mengetahui masalah apa yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, seberapa jauh tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah (mencapai sasaran), serta apakah kebijakan tersebut mengakibatkan dampak lain yang tidak diinginkan, tidak diperhitungkan sebelumnya, atau yang merupakan ancaman risiko bagi pemerintah.

Proses Desain Kebijakan

Problem Analisys
1. Tahap pengkajian persoalan.
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Penyusunan model.
Solution Analisys
4. Perumusan alternatif kebijakan.
5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan.
6. Penilaian alternatif kebijakan.
7. Perumusan rekomendasi kebijakan.

(Telaah e-Learning Untuk Diklat PNS selesai) 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VZMHaf6GWhM&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta:

Kebijakan Diklat PNS (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.1)

sumber gambar http://kompasiana.com

Pendidikan dan Pelatihan atau lebih dikenal dengan istilah Diklat untuk Pegawai Negri Sipil (PNS) diatur dalam UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, kebijakan mengenai Diklat PNS juga diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 87 Th. 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS, PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS dan Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001.

Diklat menurut jenisnya terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS dan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Tujuan Diklat

Diklat untuk PNS memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan diklat diharapkan tercipta aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Diklat juga bertujuan untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.Pada akhirnya, peningkatan kualiatas aparatur melalui Diklat PNS bertujuan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Fenomena Diklat yang Terjadi

Sistem Diklat yang banyak dilakukan saat ini memiliki beberapa kelemahan. Diklat yang ada baru berfokus pada Diklat Penjenjangan (Kepemimpinan). Diklat Teknis dan Fungsional belum ditangani dengan baik. Selain itu, Training Needs belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pola Diklat yang sistemik dan berbasis kompetensi. Tuntutan saat ini adalah Diklat harus dapat mengisi kompetensi dalam jabatan. Sehingga Diklat yang dikembangkan haruslah berbasis kompetensi.

E-Learning sebagai pendukung proses pembelajaran dapat diterapkan dalam Diklat PNS. E-Learning memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Diklat PNS.

Dimuat juga di http://idelearning.com/2011/08/16/kebijakan-diklat-pns-telaah-diklat-pns-bag-1  

(bersambung ke bagian 2 “E-Learning untuk Diklat PNS”)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zgri3qKNzec&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta: