Hari Guru Nasional: Antara Pola Pikir, Kebutuhan dan Menata Hidup Guru

Hari Guru Nasional

Tanggal 25 Nopember diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Dikutip dari Koran Pikiran Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tahun ini kembali melaksanakan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2012 dan HUT ke-67 PGRI.

HGN diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tahun 2012 ini, puncak acara akan berlangsung paling lambat satu minggu setelah tanggal 25 November 2012 di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

“Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama para guru, siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK, para pejabat pemerintah, serta pemerhati di bidang pendidikan dan kebudayaan,” tutur Kapus Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (15/11/12).

Menurut Ibnu, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kelancaran dan kesuksesan hari guru nasional tersebut. Di antaranya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pihak-pihak yang menjadi peserta upacara maupun koordinasi antarinstansi terkait.

“Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional akan dilaksanakan di setiap instansi pemerintah mulai tingkat pusat sampai daerah tingkat kecamatan,” ucap Ibnu.

Ibnu menambahkan, berdasarkan pedoman pelaksanaan upacara penyelenggaraan Hari Guru Nasional tahun 2012 dan HUT ke-67 PGRI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Ketua Umum PB PGRI menjadi pembina upacara di kantor pusat masing-masing.

Berbagai kegiatan kata dia, akan dilakukan di tingkat pusat maupun daerah seperti pertemuan forum ilmiah guru, lomba kreatifitas guru, ASEAN council of teacher, talkshow di RRI dan TVRI, bakti sosial (donor darah dan kebersihan lingkungan), gerak jalan sehat, ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta pemberian penghargaan dan tanda kehormatan kepada mereka-mereka yang telah berjasa di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Tema peringatan tahun ini adalah ‘Memacu profesionalisasi guru melalui peningkatan kompetensi dan penegakan kode etik’. “Dengan demikian keberadaan dan peran guru sangat menentukan keberhasilan mutu sistem dan hasil pendidikan yang bermutu dan berkualitas karena hakekat pendidikan itu adalah berlangsung seumur hidup, bersifat semesta dan menyeluruh,” katanya.

Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 telah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional yang dikuatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Pola Pikir, Kebutuhan dan Menata Hidup Guru

 

Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka

Tegar bagaikan karang, tabu cucurkan air mata

* Kadang ku rasa lelah harus tampil sempurna

Ingin ku teriakkan

Andai mereka tahu rasa dalam hatiku

Lembut bagaikan salju dan menghangatkan kalbu

repeat *

reff:

Guru juga manusia, punya rasa punya hati

Jangan samakan dengan pisau belati

Guru juga manusia, punya rasa punya hati

Jangan samakan dengan pisau belati

repeat *

Guru juga manusia, punya rasa punya hati

Jangan samakan dengan pisau belati

Repeat reff

 

Ya, sesuai lagu yang (mohon maaf) dimodifikasi dari Seurieus ini, pendidik saat ini telah mengalami masa-masa metamorfosis dari “Ulat, Kepompong menjadi Kupu-kupu”. Perhatian para pemangku kepentingan akan pendidikan semakin meningkat, namun di sisi lain masih banyak “Pekerjaan Rumah” yang harus diselesaikan khususnya oleh pendidik.

Mulai dari “Standard Level Agreement/SLA” (Standar Pelayanan Minimum), kesesuaian pendidikan dengan dunia nyata sampai dengan sertifikasi yang diharapkan merubah pola “Hati, Pikir dan Aksi” dari pendidik. Ada beberapa pendidik yang sudah sadar, faham  dan bertindak sesuai “Peran Tauladannya” sebagai pendidik. Adapula yang menganggap anak didiknya sebagai sarana pelampiasan akademis, komersial, bahkan (Audzubillahi Min Dzalik) nafsu birahinya.

 

Para pendidik harus menyadari, walaupun “Mungkin orang menyangka ku tak pernah terluka” tetap harus “Tegar bagaikan karang, tabu cucurkan air mata”. Dilain waktu pendidik “Kadang ku rasa lelah harus tampil sempurna” serta “Ingin ku teriakkan” dan ingin dimengerti “Andai mereka tahu rasa dalam hatiku” kita tetap harus “Lembut bagaikan salju dan menghangatkan kalbu“. Serta terus berusaha menyadarkan khalayak ramai bahwa “Pendidik juga manusia, punya rasa punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati“.

 

Print Friendly, PDF & Email

e-Learning for Goverment: Bersatunya Strategi, Eksekusi dan Evaluasi

Kemarin dan hari ini saya menjadi Tutor Pelatihan “e-Learning for Goverment” di COMLABS-ITB untuk topik “Kebijakan & Regulasi e-Learning di Pemerintahan” dan “Manajemen Strategik dan Evaluasi eLearning di Pemerintahan”. Pelatihan kali ini diikuti oleh beberapa peserta dari unsur Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan e-Learning pada DIKLAT di daerah mereka.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah ke-2 2010-2014 (RPJM-2) salah satu tujuannya adalah: “Meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.” Hal itu dicapai dengan “‎KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN” seperti Kualifikasi, Kompetensi dan Profesionalisme melalui Pendidikan formal, informal dan nonformal. 

Kebijakan dan Regulasi e-Learning di Pemerintahan hrs sesuai dengan “PP 101/2000 ttg Diklat Jabatan PNS” dan “Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001” agar memperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai tujuan di atas. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1),  UU 43/1999: “Pegawai Negeri (Sipil) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”

Walaupun demikian, banyak kalangan memulai e-Learning tanpa pertimbangan yang matang agar kelihatan bergengsi tanpa Kebijakan & Strategi Manajemen DIKLAT yg jelas. E-Learning akan dimanfaatkan atau tidak, sangat tergantung pada Kebijakan Birokrasi serta bagaimana pengguna memandang atau menilai e-Learning tersebut.

Perlu diperhatikan sebelum memanfaatkan e-Learning untuk pendidikan dan latihan, yaitu melakukan analisis kebijakan agar menjawab apakah memang memerlukannya. Dalam analisis ini tentunya sudah termasuk apakah secara teknis dan non-teknis e-learning bisa dilaksanakan. Juga apakah secara ekonomis penggunaan e-learning ini menguntungkan (economically profitable) dan secara sosial diterima oleh birokrat/masyarakat (socially acceptable). 

Satu hal yang perlu ditekankan dan dipahami adalah bahwa e-Learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan DIKLAT konvensional. Tetapi, e-Learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi dengan pembelajaran konvensional di kelas. 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uVvhOT8zd1U?rel=0&w=640&h=450]

Print Friendly, PDF & Email

Proses Membuat Kebijakan (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.3)

Menurut Hoogerwerf (1988, 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau organisasi serta perilaku negara atau  institusi pada umumnya (Charles O. Jones,1991, 166)

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3).

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, perlu dilakukan implementasi kebijakan yang bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Charles O. Jones (1991) merumuskan kata implementasi diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it”. Dengan rumusan ini, bukan berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan  dengan  mudah.Dalam pelaksanaannya,  menurut  Jones,  menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2008) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining, (1998:1): “The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision”.
Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Untuk itulah dibutuhkan Analisis sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mereview terhadap kebijakan tersebut. Mengetahui seberapa baik kebijakan yang dipilih dapat membantu tercapainya tujuan dan untuk mengetahui apakah terdapat dampak-dampak lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.
Dan juga untuk mengetahui masalah apa yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, seberapa jauh tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah (mencapai sasaran), serta apakah kebijakan tersebut mengakibatkan dampak lain yang tidak diinginkan, tidak diperhitungkan sebelumnya, atau yang merupakan ancaman risiko bagi pemerintah.

Proses Desain Kebijakan

Problem Analisys
1. Tahap pengkajian persoalan.
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Penyusunan model.
Solution Analisys
4. Perumusan alternatif kebijakan.
5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan.
6. Penilaian alternatif kebijakan.
7. Perumusan rekomendasi kebijakan.

(Telaah e-Learning Untuk Diklat PNS selesai) 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VZMHaf6GWhM&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta:

Print Friendly, PDF & Email

Sistem E-Learning Diklat PNS (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.2)

sumber gambar http://www.examiner.com/

Persaingan di era globalisasi membutuhkan tingkat produktivitas yang tinggi, pengetahuan yang luas serta  profesional. Praktek pelatihan konvensional tidak mampu menyediakan pelatihan yang dibutuhkan secara efektif karena keterbatasan waktu, tempat, jumlah instruktur,  fasilitas, dan lain-lain. Proses pendidikan dalam Diklat PNS membutuhkan teknologi yang dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan yang cepat dengan metode pendidikan yang lebih efektif serta persiapan yang lebih singkat.

Di negara maju, sistem E-learning telah diaplikasikan oleh berbagai instansi, termasuk institusi pemerintah. Di Indonesia, sistem E-learning telah  banyak diaplikasikan di berbagai  institusi akademis, instansi pemerintah, lembaga dan perusahaan, meskipun masih terbatas jumlahnya. Dengan sistem E-learning proses belajar-mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun (anywhere, anytime & anyplace) selama memiliki akses ke website (internet).

Keuntungan E-learning

Dalam implementasinya, E-learning memiliki kelebihan sebagai berikut:

  1. Mampu mengurangi biaya Diklat (efisiensi).
  2. Fleksibilitas waktu sangat tinggi, tidak mengganggu aktivitas utama/pekerjaan.
  3. Fleksibilitas tempat sangat tinggi, dapat mengakses pelatihan  di kantor, di jalan, bahkan di meja kerja.
  4. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran sangat tinggi, sesuai kecepatan belajar masing-masing peserta Diklat.
  5. Standarisasi pengajaran E-learning mempunyai kualitas yang sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pengajar/tutor.
  6. Efektivitas pengajaran sangat tinggi karena E-learning membantu proses pembelajaran serta mempertahankan minat belajar pesertanya.
  7. Kecepatan distribusi. Sistem  E-learning dapat dengan cepat menjangkau peserta yang berada diluar wilayah pusat pendidikan.
  8. Ketersediaan (on-demand). Sistem E-learning dapat sewaktu-waktu diakses (anytime, anywhere, anyplace).
  9. Otomatisasi proses administrasi. Sistem E-learning menggunakan Learning Management System (LMS).

Keterbatasan E-learning

Keterbatasan implementasi E-Learning diantaranya sebagai berikut:

  1. Budaya
    Metode E-learning relatif baru  diaplikasikan, sehingga masih dirasakan adanya culture handicap sementara motivasi belajar masyarakat indonesia masih banyak yang tergantung pada pengajar.
  2. Investasi Besar
    Pada awal dimulainya implementasi E-learning dibutuhkan biaya yang cukup besar.
  3. Materi
    Ada beberapa materi yang tidak dapat diajarkan  melalui E-learning  pada kegiatan  fisik (phisical), seperti: praktek olahraga, instrumen musik, dll.
  4. Infrastruktur
    Infrastruktur pendukung ICT  (bandwidth) masih belum merata diseluruh wilayah/daerah di indonesia.

Implementasi E-learning

E-learning merupakan sebuah sistem menyeluruh. Untuk penerapan yang efektif dan maksimal, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan terkait penggunaan E-learning. Kebijakan memiliki peran krusial karena menyangkut seluruh komponen pendukung E-learning.

Artikel ini dapat diakses pula di  http://idelearning.com/2011/08/18/e-learning-untuk-diklat-pns-telaah-diklat-pns-bag-2/#more

(bersambung ke bagian 3 “Proses Membuat Kebijakan”)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pVd3U51Uj7I&w=640&h=410]

Print Friendly, PDF & Email

Kebijakan Diklat PNS (e-Learning Untuk Diklat PNS Bag.1)

sumber gambar http://kompasiana.com

Pendidikan dan Pelatihan atau lebih dikenal dengan istilah Diklat untuk Pegawai Negri Sipil (PNS) diatur dalam UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, kebijakan mengenai Diklat PNS juga diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 87 Th. 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS, PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS dan Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001.

Diklat menurut jenisnya terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS dan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Tujuan Diklat

Diklat untuk PNS memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan diklat diharapkan tercipta aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Diklat juga bertujuan untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.Pada akhirnya, peningkatan kualiatas aparatur melalui Diklat PNS bertujuan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Fenomena Diklat yang Terjadi

Sistem Diklat yang banyak dilakukan saat ini memiliki beberapa kelemahan. Diklat yang ada baru berfokus pada Diklat Penjenjangan (Kepemimpinan). Diklat Teknis dan Fungsional belum ditangani dengan baik. Selain itu, Training Needs belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pola Diklat yang sistemik dan berbasis kompetensi. Tuntutan saat ini adalah Diklat harus dapat mengisi kompetensi dalam jabatan. Sehingga Diklat yang dikembangkan haruslah berbasis kompetensi.

E-Learning sebagai pendukung proses pembelajaran dapat diterapkan dalam Diklat PNS. E-Learning memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Diklat PNS.

Dimuat juga di http://idelearning.com/2011/08/16/kebijakan-diklat-pns-telaah-diklat-pns-bag-1  

(bersambung ke bagian 2 “E-Learning untuk Diklat PNS”)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zgri3qKNzec&w=640&h=410]

Related articles, courtesy of Zemanta:

Print Friendly, PDF & Email